Hukum Penetapan Upah Berdasarkan Persentase Hasil Penjualan

Alomuslim.com – Banyak perusahaan pada hari ini yang menggunakan strategi penjualannya dengan menjalin akad kepada para sales dengan sistem upah lepas. Hal ini dilakukan untuk memperkecil pengeluaran perusahaan ketika harus merekrut karyawan. Akad perusahaan dengan sales ditentukan berdasarkan persentase hasil penjualan barang.

Maka dengan akad yang demikian, ketika seorang sales berhasil menjual barang dengan jumlah yang banyak, ia akan mendapatkan upah yang besar. Tetapi ketika ia hanya dapat menjual sedikit, atau malah tidak dapat menjual barang satupun, maka ia tidak akan menerima upah sepeserpun.

Dengan sistem pembayaran upaya yang seperti ini, jelas mengandung gharar (ketidak jelasan), karena seorang sales tidak memiliki kejelasan mengenai upah yang akan dia terima, apakah akan mendapatkan upah besar atau tidak menerima upah sama sekali. Apakah gharar dalam kasus ini merusak keabsahan akad atau tidak?

Gharar dalam muamalah hukumnya adalah haram, tetapi tidak haram secara mutlak karena ada beberapa keadaan yang membolehkan adanya gharar dalam akad. Sehingga dalam hal ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua golongan, yakni :

Pendapat Pertama, Cara pembayaran upah model ini tidak boleh.

Ini merupakan pendapat madzhab Hanafi dan Syafi’i. Dalil pendapat ini adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam,

“Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim)

Akad dalam kasus ini termasuk akad mu’awadhah (timbal balik), karena itu akad ini tidak boleh mengandung gharar sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam di atas. Dalam perkara ini jelas seorang sales tidak tahu berapa upah yang akan diterima pada saat perjanjian dibuat.

Pendapat Kedua, Cara pembayaran upah dengan persentase harga barang hukumnya boleh.

Pendapat ini diambil oleh madzhab Hanbali. Alasan dari pendapat kelompok ini bahwa sebenarnya upah sales telah jelas, yakni : sekian persen dari harga barang dan dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Sama seperti upah pekerja dalam akad mudharabah, yakni bentuk kerja sama antara dua belah pihak, dimana pemilik modal atau barang mempercayakan sejumlah barangnya kepada sales dengan suatu perjanjian di awal. Sehingga dalam perkara ini tidak ada gharar karena telah jelas ditentukan dalam akad.

Wallahu a’lam, keduanya berpendapat dengan hujjah (alasan) yang sama kuat, sehingga membuka ruang bagi kita kaum muslimin untuk memilih berpegang kepada salah satu diantara dua pendapat tersebut. Bagi anda yang ingin berhati-hati, maka pendapat pertama lebih aman untuk diikuti.

Referensi : Harta Haram Muamalat Kontemporer, Dr. Erwandi Tarmizi (BMI Publishing : 2015)

Leave a Comment