Pajak, Halal Atau Haram?

Alomuslim.com – Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama الْعُشْرُ (Al-Usyr) atau الْمَكْسُ (Al-Maks), atau bisa juga disebut لضَّرِيْبَةُ (Adh-Dharibah), yang maknanya adalah ; ‘Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak’. Sedangkan para pemungutnya disebut صَاحِبُ الْمَكْسِ (Shahibul Maks) atau الْعَشَّارُ (Al-Asysyar). Atau terkadang juga disebut الْخَرَاجُ (Al-Kharaj), semacam pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas ahlul kitab yang berdomisili dan menggarap tanah/lahan milik negara Islam yang digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan Islam.

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau lembaga yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian pajak tersebut ada komponen yang wajib diketahui yaitu, pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara.

Terdapat 2 Macam Jenis Pajak

Dalam tinjauan syariat Islam, terdapat dua jenis pajak, yakni :

  • Pajak yang diambil secara adil dan memenuhi berbagai syarat

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka mencapai kemaslahatan bersama.

Para ulama berpijak berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashalat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar). Hanya saja syaratnya harus terpenuhi dahulu, yakni kosongnya perbendaharaan negara sementara kebutuhannya telah sangat mendesak dan penyalurannya dengan cara yang adil.

  • Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas

Untuk jenis yang kedua ini para ulama telah bersepakat bahwa pajak tersebut masuk dalam sesuatu yang haram. Terdapat beberapa dalil yang menyebutkan haramnya mengambil harta seorang muslim secara zhalim. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya” (shahih. HR. Ahmad 5/72, Al Baihaqi 6/100)

Dalam riwayat yang lain Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda,

“Sesungguhnya pemungut upeti akan masuk neraka.” (shahih. HR. Ahmad dan At Thabrani)

Para ulama berpendapat bahwa pajak termasuk dalam pengertian upeti sebagaimana redaksi hadits tersebut. Sehingga dalam hal ini para ulama menyatakan kalau pajak yang diberlakukan oleh pemerintah di banyak negeri muslim kepada rakyatnya termasuk dalam perkara yang diharamkan. Karena pajak yang dipungut oleh pemerintah dilakukan secara paksa terkadang tanpa adanya kerelaan dari rakyatnya, hal ini jelas bertentangan dengan syariat Islam.

Bahkan yang lebih buruknya lagi, pajak juga turut dibebankan kepada kaum fakir miskin. Kemudian penggunaannya memiliki kecenderungan tidak adil, dimana sebagian dana yang dipungut dari rakyat digunakan untuk acara pesta-pesta atau perayaan tertentu yang dilakukan negara namun tidak bersifat darurat. Serta ada juga sebagian pajak yang justru kembali kepada kalangan elit pejabat untuk menambah kekayaan mereka.

Bolehkah tidak membayar pajak?

Hal yang disayangkan terjadi di negeri-negeri muslim adalah pemerintahnya sangat bergantung dengan pajak sebagai pemasukan utama untuk membangun infrastruktur di negaranya. Sehingga dengan ketergantungan tersebut membuat rakyat menjadi korban untuk memenuhinya. Namun meskipun demikian, syariat Islam tetap memerintahkan kepada umatnya agar membayar kewajiban pajak yang dipungut oleh negara meskipun mereka tidak ridha karenanya.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda ;

“Dengarlah dan patuhlah (pemimpinmu)! Walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil (paksa) hartamu” (HR. Muslim 1847)

Berdasarkan hadits ini maka umat muslim di seluruh negeri muslim harus menunaikan kewajibannya kepada negara untuk membayar pajak. Karena setiap muslim wajib mentaati pemerintah selama pemimpinnya itu masih dalam kategori muslim dan selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan.

Memang, pajak termasuk kezhaliman yang nyata. Akan tetapi, kezhaliman yang dilakukan tersebut tidak membuat ketaatan rakyat kepada pemerintah gugur/batal, bahkan setiap muslim tetap harus taat kepada pemimpinnya yang muslim, selama perintahnya bukan kepada kemaksiatan. Sementara perkara dosa karena pemungutan pajak, maka kaum muslimin yang dipungut pajak bisa berlepas diri dan membiarkan hal itu di tanggung oleh para pemungut pajak. Wallahu a’lam.

Referensi :

  • Pajak Dalam Islam, Muhammad Nur Ichwan Muslim, ST (Muslim : 2011)
  • Pajak Dalam Islam, Abu Ibrahim Muhammad Ali (Al Manhaj : 2008)
  • Hukum Pajak Dan Bekerja Di Pajak, Muhammad Arifin Baderi, MA (Konsultasi Syariah : 2009)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment